Meningkatkan Esensi Sekolah Indonesia dengan Merdeka Belajar
Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nadiem Makarim telah mengambil perhatian banyak orang. Bukan hanya disebabkan oleh latar belakangnya yang bertentangan dengan dunia pendidikan tapi juga ‘gebrakannya’ terkait system pendidikan Indonesia 2021.
Berikut ini 4 Gebrakan dan Inovasi Menteri Nadiem Makarim di dalam kebijakannya yang diberi nama Merdeka Belajar:
Merdeka Belajar 1: Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) Sepenuhnya Kewenangan Pihak Sekolah
Sejak tahun 2015, Ujian Sekolah Berstandar Nasional (USBN) termasuk salah satu indikator penetuan kelulusan siswa. Namun soal-soal USBN masih sama dalam satu wilayah provinsi. Di tahun 2020 USBN akan diganti dengan ujian yang akan diselenggarakan sekolah secara mandiri. Guru di sekolah akan lebih leluasa memberikan ujian kompetensi sesuai siswa di sekolah tersebut. Bentuk ujiannya pun diserahkan kepada pihak sekolah, tidak selalu harus soal tertulis tapi bisa juga berbentuk karya tulis, tugas kelompok dan lain-lain.
Merdeka Belajar 2: Ujian Nasional diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum
Selama ini Ujian Nasional (UN) menjadi ‘ketakutan’ terbesar setiap siswa di tingkat akhir tiap jenjang pendidikan. Namun sepertinya para siswa akan bernapas lega sebab UN 2020 adalah UN terakhir. Dan mulai tahun 2021 UN akan diganti dengan Asesmen Kompetensi Minimum.
Ujian Tes Kompetensi ini meliputi tes kemampuan nalar memahami sebuah bacaan dan tes kemampuan mengaplikasikan konsep berhitung. Kira-kira Asesmen Kompetensi Minimum ini akan menjadi lebih mudah atau lebih susah ya daripada UN? Kita lihat saja. Yang pasti sebuah perubahan tentu akan memberikan angin segar baru bagi kejenuhan dunia pendidikan di Negara kita.
Merdeka Belajar 3: Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP) lebih fleksibel dan singkat
Penulisan RPP yang membutuhkan waktu berjam-jam dirasa kurang efisien bagi perkembangan inovasi seorang guru.
Menteri Nadiem Makarim mengatakan tugas guru termulia sekaligus yang tersulit, karena ditugaskan untuk membentuk masa depan bangsa, tetapi lebih sering diberi aturan dibandingkan dengan pertolongan. Guru, kata dia, ingin membantu murid yang mengalami ketertinggalan di kelas, tetapi waktu guru habis untuk mengerjakan tugas administratif tanpa manfaat yang jelas.
Kedepannya guru akan bebas membuat dan mengembangkan RPP sendiri. Tidak perlu berlembar-lembar, cukup 1 lembar saja namun sudah berisi tujuan pembelajaran, kegiatan pembelajaran dan asesmen. Hal ini supaya guru dapat memiliki waktu dan tenaga lebih banyak untuk memperhatikan siswa dan mengembangkan inovasi pembelajaran.
Merdeka Belajar 4: Perbaikan Sistem Zonasi
Sistem zonasi merupakan system dimana sekokah hanya dapat menerima siswa dari wilayah sekitarnya—jalur zonasi. Awalnya banyak pihak yang merasa dirugikan dengan adanya perubahan ini disebabkan oleh mindset yang sudah terlanjur ada terkait ‘sekolah favorit’ dan ‘sekolah pinggiran’, sehingga tidak sedikit yang lebih memilih sekolah di swasta ternama dibandingkan harus terpaksa masuk ke sekolah negeri yang berada di zonasi sama.
Banyak orangtua yang ingin prestasi anaknya lebih dihargai dalam menentukan pilihan sekolah terbaik. Sehingga terbitlah Permendikbud Nomor 44 Tahun 2019 terkait sistem zonasi ini. Guna penyeimbangan antara pemerataan pendidikan dan kompromi terhadap pihak-pihak yang merasa dirugikan.
Komposisi PPDB yang tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) Nomor 44 Tahun 2019 adalah jalur zonasi dapat menerima siswa minimal 50%, jalur afirmasi minimal 15% dan jalur perpindahan maksimal 5%. Sedangkan untuk jalur prestasi atau sisa 0-30% lainnya disesuaikan dengan kondisi daerah. Yang menjadi perubahan di system zonasi ini adalah penambahan porsi untuk jalur prestasi dan afirmasi.
Sebenarnya terkait peniadaan UN dan sistem zonasi telah lama berlaku di beberapa Negara lain seperti Australia, Finlandia dan lain-lain. Peniadaan UN adalah upaya untuk mengurangi membludaknya budaya mencontek dan curang hanya untuk mengejar nilai. Dunia pendidikan semakin mengupayakan pembentukan karakter dibanding pengejaran nilai semata. Terkait ini tentu perlu dibersamai dengan perbaikan mutu pengajaran di sekolah.
Negara-negara yang telah meniadakan UN terlebih dahulu beranggapan bahwa membuat siswa memiliki ukuran yang sama dianggap dapat menghilangkan esensi sekolah sebagai tempat belajar. Jerman bahkan membagi tingkat SMP menjadi lima tingkat yang berbeda agar siswa dapat belajar sesuai minat dan kemampuan.
Pemberlakukan Sistem Zonasi diharapkan dapat menjadi upaya awal pemerataan mutu di semua sekolah setiap wilayah. Sehingga tidak akan ada lagi istilah sekolah favorit dan tidak. Disamping itu hal ini juga dapat mengurangi kemacetan dan kepadatan transportasi di jam-jam berangkat dan pulang sekolah. Sebab setiap siswa bersekolah di lingkungan sekitar tempat tinggalnya. Sehingga dapat juga mengurangi polusi udara akibat berkurangnya penggunaan kendaraan.
Adanya perubahan sistem pendidikan di Indonesia ini tentu perlu dibarengi dengan peningkatan mutu sistem belajar-mengajar. Mulai dari sarana prasarana hingga kualitas SDM guru-nya. Temukan sarana dan prasarana sesuai Kebutuhan Sekolah Anda di KMT.
Info kontak PT KMT:
Intagram : https://www.instagram.com/kebutuhansekolah/?hl=id
Facebook : https://id-id.facebook.com/kualita.mediatama
Web : http://kebutuhansekolah.net/
